Diskusi Minggu ke-6

Menanggapi pertanyaan dari Adelia
jadi cara platform media sosial dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan dengan memperketat sistem moderasi dan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi informasi palsu. Selain itu, mereka juga harus bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga fact-checking, agar berita yang tersebar bisa lebih terverifikasi. Regulasi yang lebih jelas dan transparan juga diperlukan, termasuk pemberian sanksi bagi akun yang sering menyebarkan hoaks.

setiap platforam media sosial tentu punya cara masing-masing dalam bertanggung jawab atas konten yang disajikan, sebelum hal tersebut terjadi, ada baiknya jika media sosial memberikan pencegahan dini agar konten hoaks tidak menyebar luas.

di sumber tertentu menyampaikan bahwa salah satu platforam seperti facebook Bekerja sama dengan organisasi pengecek fakta untuk menandai hoaks dan membatasi distribusinya sehingga berita hoaks tidak dapat dengan mudah tersebar. untuk platforam media sosial lain nya tentu punya pencegahan masing-masing, untuk informasi lebih lanjutnya bisa di akses di sini ya https://www.antaranews.com/berita/887221/ini-cara-platform-media-sosial-cegah-hoaks

Mohon izin menambahkan, menurut saya bentuk tanggung jawab platform media sosial juga dapat dilihat dari fitur "laporkan". Setiap aplikasi khususnya media sosial pastinya dilengkapi dengan fitur tersebut untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya. Untuk itu, kita sebagai pengguna yang bijak juga dapat ikut serta dalam mencegah berita hoax atau ujaran kebencian tersebut. Dengan begitu pihak media sosial juga dapat lebih cepat dan tanggap mengatasi hal tersebut.

Izin menanggapi terkait pertanyaan dari Arisa. Regulasi terhadap media sosial ini penting untuk diterapkan, mengingat banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan sosial media bijak dan malah berdampak negatif. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan transparansi terkait pembuatan peraturan tersebut, agar tetap sesuai dengan sistem negara kita yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan regulasi tersebut tetap tidak membuka celah bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.

Aku izin menambahkan ya.
Menurutku, menciptakan regulasi media sosial yang melindungi kebebasan beropini tanpa membuka celah penyalahgunaan kekuasaan memang sangat sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Hal ini karena adanya batasan yang abstrak (sangat subjektif) dalam menafsirkan informasi di media sosial. Sehingga seringkali regulasi yang terlalu luas atau ambigu berisiko disalahgunakan untuk mengontrol narasi politik dan menekan oposisi. Walau sulit, regulasi yang lebih adil bisa diterapkan jika:
1. Mencakup batasan yang tegas dan transparan mengenai apa yang termasuk ujaran kebencian, misinformasi, atau ancaman nyata, sehingga tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang.
2. Merincikan mekanisme yang jelas tentang keputusan penghapusan konten atau pemblokiran akun
3. Ada pembentukan lembaga independen yang memantau penerapan regulasi agar tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
4. Melibatkan partisipasi publik untuk memastikan aturan yang berimbang.

Perkenalkan saya Salsa Diah 22082010225. Ijin bertanya, menurut kalian Apakah monetisasi konten di media sosial lebih banyak menguntungkan kreator atau justru platform itu sendiri? Dan jelaskan mengapa! Terima kasih🫰🏻

benar sekali, banyak sekali kita temui konten-konten yang menceritakan tentang kondisi indonesia saat ini dengan bumbu-bumbu tidak sedap, hal tersebut tidak dapat kita kendalikan sehingga kita dapat memberikan pencegahan dini agar tidak dengan mudah termakan dengan buzzer yang ada dengan lebih banyak melakukan literasi digital, kita bisa kenali buzzer-buzzer yang ada mungkin dengan melihat profil pengguna apakah bersifat anonim atau memang benar dari tokoh terpercaya. jika dirasa akun tersebut merugikan ada baiknya jika kita bantu untuk melaporkan ke platform tersebut terkait adanya dugaan spam atau konten yang tidak pantas.

Aku coba jawab yaa... Penyebaran hoax hingga opini yang membela kepada salah satu pihak apalagi pemerintah, itu merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, dari sisi etika sendiri, tindakan yang dilakukan oleh buzzer dalam menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan itu sama sekali tidak bermoral efeknya sendiri itu dapat merusak tatanan sosial, bahkan bisa memecah belah kita sendiri sebagai rakyat indonesia yaa contohnya misal ketika musim pemilu kmaren ada "tudingan bahwa buzzer mencoba mengadu domba antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, padahal keduanya adalah rekan politik"(btw ini bukan brarti aku tim 01, 02 ataupun 03 ya ). kemudian untuk masalah bersosial media sendiri sihh, klo dari sisi kita sendiri yaa apalagi sebagai seorang mahasiswa , kita sendiri wajib untuk meningkatkan literasi dan mengecek atau memverifikasi apakah informasi yang kita dapat ini udah benar atau cuma hoaks, dan agar tidak mudah sampe percaya, terutama jika kita ingin menyebarkan informasi yang ada di sosial media tersebut.

Hai, izin menjawab ya. Bener banget, buzzer di media sosial emang sering menyebarkan informasi yang menyesatkan demi kepentingan tertentu. Ini kadang bikin masyarakat susah membedakan mana yang fakta, mana yang cuma propaganda. Selain lebih kritis dalam menerima informasi, kita juga harus mendorong platform media sosial buat lebih transparan dalam menangani akun-akun semacam ini. Regulasi juga perlu, tapi jangan sampai malah dipakai buat membungkam suara yang berseberangan. Apakah bisa dimengerti? Semoga membantu

Izin menjawab ya, sebenarnya menyuarakan opini terhadap pemerintah baik itu adalah opini dengan konotasi baik ataupun buruk itu tidak masalah. Namun saat ini, banyak dari opini yanga da tercampur dengan buzzer. Seperti yang disampaikan Zheand, kalau penyebaran hoaks bisa dikenai sanksi pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Sebagai pengguna media sosial, tentu kita memiliki kontrol penuh atas informasi apa yang kita konsumsi, sehingga kita bisa memilih untuk mencari kebenaran atas opini yang ada. Dan menurut Saya sendiri, dengan adanya buzzer, kita sebagai mahasiswa bisa berpikir lebih kritis mengenai informasi yang tersebar luas. Kita bisa mencari tahu apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya berita palsu. Kita juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua yangd itampilkan dimedia itu benar, sehingga lebih bijalkah dalam mencerna informasi yang ada. Semoga membantu yaa. :D

media sosial sangat mungkin akan mempengaruhi kesehatan mental, sebab seperti yang kita rasakan saat ini komentar-komentar di sebuah postingan tertentu terkadang benar-benar menjatuhkan pemilik akun tersebut sekalipun konteks komentarnya hanya bercanda beberapa orang yang terlalu memikirkan respon orang lain tentu akan sangat mudah di runtuhkan mentalnya.

hal-hal tersebut memang tidak di pungkiri, namun akan selalu ada cara untuk mengantisipasinya dengan lebih mengurangi konsumsi media sosial yang hanya berisi konten-konten yang tidak bermanfaat kemudian hanya kita yang dapat meyakinkan diri kita sendiri bahwa apa yang orang lain katakan melalui media sosial itu hanya bercanda karena bisa saja mereka sangat tidak mengenal kita, oleh karena itu kita tidak perlu begitu mempedulikan nya.

Terima kasih sudah bertanya Praja.
Ada, di Indonesia ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait transaksi bisnis melalui media sosial atau yang juga disebut sebagai transaksi elektronik. Regulasi ini meliputi: UU ITE – No. 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), Peraturan OJK tentang Financial Technology (POJK No. 13/2018 & POJK No. 77/2016). Regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mengatur ketentuan dan perlindungan dalam bertransaksi online (terbukti dengan semakin banyaknya orang yang percaya melakukan transaksi online di Instagram/Tiktok). Namun efektivitasnya ini sangat tergantung pada bagaimana penjual maupun pembeli menerapkan dan mematuhi regulasi yang ada, sehingga masih diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi digital bagi pelaku usaha, serta kolaborasi antara pemerintah dan platform digital agar aturan bisa diterapkan dengan lebih baik.

Izin menambahkan, regulasi yang mengatur transaksi bisnis melalui sosial media ini ada namun memang tidak tertera dalam pembahasan kelompok 5A. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Menurut saya, regulasi ini efektif karena bisa membawa UMKM Lokal agar tidak kalah saing dengan e-commerce luar. Namun, masih kurang efektif jika dilihat dari pengusaha kecil seperti UMKM lokal yang masih bergantung pada pemasaran melalui media sosial sehingga akses mereka terhadap pembeli menjadi semakin terbatas.

Aku izin menambahkan ya,, yup betul, kasus tiktok sendiri bukan salah satu masalah keamanan data yang pertama terjadi pada media sosial skala massive. Perusahaan yang sekarang memegang kendali atas Facebook dan Instagram pernah terjerat masalah kerentanan data pengguna. Namun nyatanya respon dari pemerintahan sendiri berbeda dengan apa yang terjadi dengan Tiktok, dimana kerentanan keamanan data yang terjadi di tiktok, di sangkut pautkan dengan adanya campur tangan Partai Komunis Tiongkok/China padahal mengingat CEO dari Tiktok sendiri berwarga negara Singapura. Peningkatan keamanan serta regulasi penyaluran dan pengelolaan data pribadi pengguna seharusnya yang menjadi fokus pemerintah negara pada saat ini. Bukan melakukan manipulasi issue yang ada hanya karena mereka berbeda sepatu dengan kalian

Hallo Saya Faldo Laoh NPM 22082010256, saya perwakilan dari kelompok 5B. Saya izin ikut berdiskusi.

Sebenarnya beberapa bentuk konten AI saat ini itu bisa dibilang belum sempurna, masih banyak "cacat" ketimbang yang seharusnya. Maksudnya disini AI masih belum bisa 100% mengimitasi suatu subjek dan objek. Nah bagaimana buat teman2 yang kurang paham atau masih belum tau cara membedakan konten AI? Di media sosial sendiri sekarang sudah banyak menyediakan fitur yang namenya AI Labeling dimana konten AI dapat di kategorikan sendiri, sementara jika konten tidak terlabel, media sosial juga sekarang sudah mengembangkan AI Content Detection yang bisa mendeteksi adanya penggunaan AI pada konten tertentu. Namun tentu intuisi manusia berbeda2 dalam cepat tanggap membandingkan hal seperti ini, Media sosial juga dapat berperan dalam menyediakan informasi edukasi literasi digital guna mempelajari detail2 perbedaan pengguna AI pada konten digital, Media sosial juga harus mempunyai regulasi terkait penyalahgunaan AI dan Penggunaan AI yg dapat merugikan orang lain dengan melakukan Take down atau pemblokiran konten seperti itu.

haloo saya Medica N Zakiah NPM 22082010203 dari kelompok 5B, ijin menambahkan jawaban dari Faldo.

Di era digital sekarang, konten berbasis AI makin sering muncul di media sosial, dan ini bisa jadi bomerang bagi kita. Di satu sisi, AI bisa bikin konten lebih menarik, tapi di sisi lain, kalau nggak dipahami dengan baik, bisa jadi alat penyebaran informasi yang menyesatkan. Buat yang belum terbiasa menggunakan AI, salah satu cara paling gampang buat bedain konten AI adalah memperhatikan detail kecil yang seringkali luput dari kesempurnaan AI, misalnya proporsi wajah yang nggak pas, bayangan yang aneh, atau suara yang terdengar terlalu robotik. Selain itu, kalau nemu informasi yang mencurigakan, jangan langsung percaya—cek dulu ke sumber yang lebih terpercaya.

Platform media sosial juga punya tanggung jawab besar dalam menangani hal ini. Selain teknologi seperti *AI Labeling* dan *AI Content Detection*, mereka juga harus lebih transparan soal bagaimana sistem ini bekerja. Misalnya, dengan memberikan notifikasi yang jelas ke pengguna kalau suatu konten terdeteksi sebagai buatan AI. Lebih dari itu, edukasi tentang literasi digital harus lebih masif, biar makin banyak orang yang sadar dan nggak gampang tertipu. Media sosial juga perlu menindak tegas penyalahgunaan AI, terutama yang bisa merugikan orang lain, bukan cuma dengan *take down* konten, tapi juga memberi sanksi bagi pelanggar. Intinya, AI itu alat, bukan ancaman—yang jadi masalah adalah cara penggunaannya, makanya penting buat kita semua lebih kritis dan nggak asal percaya sama konten yang berseliweran di media sosial.

Perkenalkan saya Septiono Raka Wahyu Sasongko dengan NPM 22082010071 izin menanggapi terkait pertanyaan mas Farhan.
Menurut saya, langkah yang bisa diambil ketika orang tersebut masih awam menggunakan media sosial sebelum kita menyebarkan dan mempercayai konten tersebut lebih baik kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kita search informasi tersebut, kita juga bisa melihat kolom komen dan menyaring tanggapan tanggapan yang diberikan oleh pengguna lain. Lalu peran platform dalam mengatasi ini mungkin saya ambil tiktok biasanya kalau konten tersebut hoax atau AI tidak ada terverifikasi, dari situ seharusnya kita sebagai pengguna sudah dapat menyimpulkan kalau konten tersebut hoax atau AI